“Bolehkah menggunakan rumah ibadah sebagai kegiatan politik? Boleh, karena rumah ibadah memang tempat kegiatan politik. Lahirnya ide-ide politik itu dari agama,” kata Mahfud Md dalam acara Simposium Nasional bertema Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).
Mahfud menjelaskan, politik memiliki ada dua tingkat satu politik inspiratif tingkatan. Pertama politik ideologis yang berbicara soal keadilan, kejujuran, dan demokrasi. Kedua politik praktis yang berbicara tentang pilih sosok ini dan itu.
“Setiap hal yang dikatakan oleh para mubalig di masjid. Hei kamu harus hadir. itu politik. Tetapi ketika 'woi kamu pilih ini ya, jangan pilih ini, jahat ini, ini bagus'. Itu tidak boleh. Pilih partai ini jangan pilih partai ini, pilih calon ini, jangan pilih yang itu. Itu akan menimbulkan perpecahan yang tidak boleh,” wanti dia.
“Saudara boleh asal bukan politik praktis melainkan politik inspiratif. High politics, politik tingkat tinggi,” imbuh dia.
Mahfud meyakini, politik tingkat tinggi boleh dilakukan di tempat ibadah seperti gereja, masjid, lembaga pendidikan. Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan yaitu Ideologi Pancasila. “Jadi politik harus diajarkan, iya, tetapi dengan praktis, praktis itu sudah low politics. itu sudah menyangkut pelecehan dari bebragai latar,” Mahfud menandasi.
Deklarasikan Pemilu 2024 yang Berkualitas
Sementara, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir membacakan Deklarasi Bersama Untuk Kedamaian, Pemilu Berkualitas 2024 pada acara Simposium Nasional di Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).
Dia mengungkapkan, pembacaan deklarasi tersebut bertujuan baik dan berharap tidak disalah artikan melenceng dari tujuan utama yakni melihat Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama.
Haedar juga menambahkan bahwa ini harus mendapatkan perhatian khusus dikarenakan harafiah idenya Yang sangat bagus."Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa tanah air Indonesia menjadi rumah bagu bangsa besar dengan populasi lebih dari seperempat miliar jiwa. Wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke didalamnya terhimpun sekitar 17.000 pulau diatas hempasan laut lebih dari 3 juta kilometer dengan keberagaman penghuni yang lebih tidak kurang dari 1.300 suku dengan ratusan agama atau kepercayaan dengan sebanyak 715 bahasa serta budaya yang jumlahnya ratusan pula," ucap Haedar.
"Tak ada kekuatan untuk menghimpun bangsa yang demikian raksasa kecuali atas kehendak Tuhan dan kesadaran bersama sebagai suatu bangsa, Bangsa Indonesia," tambahnya menjelaskan.
Haedar juga menjelaskan, Pancasila merupakan ideologi yang daat mempersatukan bangsa menjadi suatu negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Untuk menjaga kesatuan Negara Pancasila maka kami peserta Simposium Nasional Rumah Beragama yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023 menyepakati perlunya Membangun Kedamaian Dalam Kehidupan Beragama dan meningkatkan solidaritas berbangsa tanpa deskrimimasi tanpa politisasi agama,"ucapnya
"Kami sadar bahwa dikriminasi dan politisasi agama sangat bertentangan dengan ideologi negara Pancasila dan pada gilirannya akan melahirkan disinterpretasi bangsa untuk itu maka segala bentuk gagasan yang mengarah pada politisasi agama atau politik identitas diskriminatif atas nama seharusnya kita hindari dan terkait Pancasila dan Republik Negara Indonesia," ucapnya menjadi penutup Deklarasi Simposium Nasional.
Menanggapi hal itu, Politikus PDIP Irvansyah menjelaskan politisasi di rumah ibadah kadang menyeret identitas agama demi tujuan yang instan. Karena itu, dinamika politik nasional yang mulai menghangat terlebih jelang Pemilu 2024, harus menjadi perhatian semua kalangan.
"Utamanya untuk memastikan bahwa perbedaan dalam pandangan dan sikap politik tidak menghalangi rasa persatuan sebagai bangsa dan persaudaraan sebagai umat manusia," kata Irvansyah selaku ketua acara Simposium Nasional bertema Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).
Irvansyah mengamini, ada fakta yang tidak bisa dipungkiri yakni serangkaian momentum politik yang dijadikan oleh kelompok tertentu untuk mengusik perbedaan di kalangan masyarakat. Utamanya dengan isu-isu keagamaan.
"Menggunakan politisasi agama untuk kepentingan politik yang menghalalkan segala cara meski imbasnya adalah perpecahan atau konflik yang mengatasnamakan agama," kata dia. Irvansyah berharap, dengan giat yang diselenggarakannya hari ini terdapat penyatuan sikap dari para tokoh agama dan pimpinan ormas keagamaan yang terlibat serta kelompok masyarakat sipil untuk menjaga sekaligus memastikan dinamika di tahun politik, kerukunan masyarakat antar umat beragama tidak terusik.
Sementara, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir membacakan Deklarasi Bersama Untuk Kedamaian, Pemilu Berkualitas 2024 pada acara Simposium Nasional di Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).
Dia mengungkapkan, pembacaan deklarasi tersebut bertujuan baik dan berharap tidak disalah artikan melenceng dari tujuan utama yakni melihat Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama.
Haedar juga menambahkan bahwa ini harus mendapatkan perhatian khusus dikarenakan harafiah idenya Yang sangat bagus."Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa tanah air Indonesia menjadi rumah bagu bangsa besar dengan populasi lebih dari seperempat miliar jiwa. Wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke didalamnya terhimpun sekitar 17.000 pulau diatas hempasan laut lebih dari 3 juta kilometer dengan keberagaman penghuni yang lebih tidak kurang dari 1.300 suku dengan ratusan agama atau kepercayaan dengan sebanyak 715 bahasa serta budaya yang jumlahnya ratusan pula," ucap Haedar.
"Tak ada kekuatan untuk menghimpun bangsa yang demikian raksasa kecuali atas kehendak Tuhan dan kesadaran bersama sebagai suatu bangsa, Bangsa Indonesia," tambahnya menjelaskan.
Haedar juga menjelaskan, Pancasila merupakan ideologi yang daat mempersatukan bangsa menjadi suatu negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Untuk menjaga kesatuan Negara Pancasila maka kami peserta Simposium Nasional Rumah Beragama yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023 menyepakati perlunya Membangun Kedamaian Dalam Kehidupan Beragama dan meningkatkan solidaritas berbangsa tanpa deskrimimasi tanpa politisasi agama,"ucapnya
"Kami sadar bahwa dikriminasi dan politisasi agama sangat bertentangan dengan ideologi negara Pancasila dan pada gilirannya akan melahirkan disinterpretasi bangsa untuk itu maka segala bentuk gagasan yang mengarah pada politisasi agama atau politik identitas diskriminatif atas nama seharusnya kita hindari dan terkait Pancasila dan Republik Negara Indonesia," ucapnya menjadi penutup Deklarasi Simposium Nasional.
Menanggapi hal itu, Politikus PDIP Irvansyah menjelaskan politisasi di rumah ibadah kadang menyeret identitas agama demi tujuan yang instan. Karena itu, dinamika politik nasional yang mulai menghangat terlebih jelang Pemilu 2024, harus menjadi perhatian semua kalangan.
"Utamanya untuk memastikan bahwa perbedaan dalam pandangan dan sikap politik tidak menghalangi rasa persatuan sebagai bangsa dan persaudaraan sebagai umat manusia," kata Irvansyah selaku ketua acara Simposium Nasional bertema Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).
Irvansyah mengamini, ada fakta yang tidak bisa dipungkiri yakni serangkaian momentum politik yang dijadikan oleh kelompok tertentu untuk mengusik perbedaan di kalangan masyarakat. Utamanya dengan isu-isu keagamaan.
"Menggunakan politisasi agama untuk kepentingan politik yang menghalalkan segala cara meski imbasnya adalah perpecahan atau konflik yang mengatasnamakan agama," kata dia. Irvansyah berharap, dengan giat yang diselenggarakannya hari ini terdapat penyatuan sikap dari para tokoh agama dan pimpinan ormas keagamaan yang terlibat serta kelompok masyarakat sipil untuk menjaga sekaligus memastikan dinamika di tahun politik, kerukunan masyarakat antar umat beragama tidak terusik.
Tags:
POLITIK